BERBISNIS

Antara Gaprindo dan Rencana Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

70Views

Ket. Foto :

Muhaimin Moeftie ( kiri ) dan  Dr. Mochammad Sholichin M.Pharm. 

 

Perkembangan industri rokok belakangan ini mengalami penurunan. Fakta ini dikemukan oleh Ketua GAPRINDO, Muhaimin Moeftie dalam  sebuah diskusi di Jakarta, Selasa ( 28/01/2020 ). Selain itu beliau juga mengemukakan sebuah fakta bahwa kontribusi industri rokok terhadap APBN jumlahnya cukup besar, mencapai 200 T. Selain itu menurut Moeftie industri ini menyengkut 6 juta tenaga kerja, serta berkaitan dengan hampir 20 juta orang.

Bukan tanpa alasan hal itu dikemukan oleh Moeftie. Pasalnya , ia mengemukan hal itu sehubungan dengan adanya rencana pemerintah untuk merevisi  PP 109 Tahun 2012, yang membuat  para pelaku di industri rokok merasa resah, jika rencana revisi PP 109 itu disyahkan.

Oleh karena itu adanya rencana revisi  PP tersebut tentu akan berdampak yang sangat signifikan.  Menurut  Moeftie, Kondisi terkini IHT ( Industri Hasil Tembakau )  di Indonesia yang saat ini tengah berada dalam kondisi menurun ini, salah satunya disebabkan oleh peraturan yang dirasa eksesif.

Pemerintah melalui gagasan Kementerian Kesehatan mengajukan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Di dalam rencana tersebut mencakup poin-poin perubahan yang akan berdampak langsung pada keseluruhan rantai pasokan industri, antara lain:

  • Perbesaran gambar peringatan kesehatan dari 40% menjadi 90%.
  • Pelarangan penggunaan bahan tambahan.
  • Pelarangan iklan di media luar ruang dan di dalam toko.

Apabila rencana revisi ini direalisasikan, GAPRINDO menilai dampaknya akan meluas, tidak hanya dirasakan bagi pelaku usaha, tetapi juga pihak-pihak yang menyokong jalannya industri ini. Tidak terkecuali risiko merebaknya peluang rokok illegal.

Sebagai pihak yang mewakili para pelaku IHT, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) telah melakukan berbagai upaya untuk memberi pemahaman berimbang kepada publik dan juga pemerintah untuk menyuarakan sikapnya mengenai rencana revisi tersebut.

Pasalnya, GAPRINDO menilai dalam proses rancangan peraturan tersebut tidak melibatkan pelaku industri. Sedangkan, suatu peraturan semestinya mempertimbangkan suara dan kepentingan yang lebih berimbang. Beberapa alasan yang melandasi penolakan tegas dari GAPRINDO terhadap rencana revisi PP 109 Tahun 2012 tersebut antara lain:

  1. Poin yang diajukan rencana revisi PP 109/2012 yang diyakini akan secara perlahan mematikan usaha para pelaku industri. Dampaknya akan dirasakan pada rantai pasok industri tembakau yang terganggu, penyerapan komoditas perkebunan tembakau dan cengkeh akan menurun, berkurangnya omset penjualan toko retail/pengecer dan hilangnya daya beli masyarakat kelas bawah.
  2. GAPRINDO menilai revisi PP 109/2012 tidak akan memberi dampak signifikan pada pengurangan jumlah perokok anak. Hal yang lebih mendesak untuk dilakukan adalah upaya pencegahan akses anak-anak terhadap produk tembakau berdasarkan penegakkan peraturan saat yang saat ini berlaku yaitu PP 109/2012 oleh semua pihak, termasuk dari Pemerintah.

GAPRINDO pun telah berupaya untuk menanggulangi prevalensi perokok anak melalui berbagai program sebagai bentuk nyata. Contohnya, program Youth Smoking Prevention (YSP) pernah dilakukan oleh GAPRINDO dan akan kembali dilakukan oleh seluruh anggota GAPRINDO melalui masing-masing jalur retailer.

  1. Terkait poin revisi tentang bahan tambahan di dalam produk rokok, GAPRINDO memandang bahwa setiap perusahaan rokok akan selalu memastikan keamanan konsumsinya (food grade) dalam pemilihan bahan tambahan. Selain itu, penggunaan bahan tambahan sejatinya merupakan faktor penting diferensiasi antara produk satu dan lainnya.

Identitas produk menjadi sangat tergantung pada komposisi bahan di masing-masing pabrikan. Penghilangan komponen bahan tambahan seperti yang dirancang dalam revisi PP 109/2012 praktis menghilangkan satu-satunya unsur pembeda dalam sebuah produk rokok. Dikhawatirkan, penghilangan poin ini akan menyeragamkan seluruh rasa produk rokok di Indonesia. Dampaknya ialah pilihan konsumen dewasa akan produk rokok akan semakin terbatas. Hal ini tentunya akan merugikan pengusaha yang telah berinvestasi membangun mereknya, termasuk untuk berinovasi dalam produknya.

Terkait dengan dengan hal tersebut menurut Moeftie,  Gaprindo berharap bisa dilibatkan dalam  proses revisi PP tersebut. “ Kami berharap ada solusi tentang regulasi yang  seimbang dan adil serta  dapat mengakomodir semua kepentingan,” ungkap Moeftie dalam diskusi tersebut di Jakarta, Selasa ( 28/01/2020 ).

Selain itu  menurut Dr. Mochammad Sholichin M.Pharm. – Mantan R&D HM Sampoerna, Akademisi, dan juga  Pakar di bidang Industri Hasil Tembakau, mengungkapkan bahwa selama ini  Gaprindo selalu memberi masukan dan diajak  bekerjasama dalam menentukan atau menyangkut peraturan tentang industri rokok.

GAPRINDO  ( Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia ) adalah asosiasi para produsen rokok putih di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1976. Anggota GAPRINDO terdiri dari PT. Bentoel Internasional Investama; PT. Bentoel Prima; PT HM Sampoerna; PT Japan Tobacco International Indonesia; PT Korea Tomorrow & Global Indonesia; PT. Permona; PT Philip Morris Indonesia; PT. Putra Stabat; dan PT Sumatera Tobacco Trading Company.

 

MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d blogger menyukai ini: