Latest News

Latest Posts

- Advertisement -
MAJALAH EKSEKUTIF – terbit sejak 1979 –

Latest Tweets

Find Us on Socials

Find Us on Facebook

Subscribe to Our Channel

Laman

Ahli Tegaskan Pemalsuan Surat Tanah Bisa Dituntut Pidana

MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

Ket. Foto:

Pengadilan negeri Jakarta Barat rabu  27 Februari 2019 kembali menggelar sidang kasus dugaan mafia tanah dengan terdakwa mantan Presdir Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo. Jaksa penuntut umum (JPU) Okta SH membacakan keterangan Saksi Ahli hasil Berita acara pemeriisaan (BAP)  oleh penyidik kepolisian dibawah sumpah.  Saksi ahli Dr Iing R Sodikin dalan BAP menerangkan bahwa apabila seseorang mengurus sertifikat dengan  surat palsu atau memalsukan maka bisa dituntut hukuman pidana

 

Sidang lanjutan perkara dugaan mafia tanah yaitu pemalsuan surat tanah dengan terdakwa mantan Presdir Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu (27/2). Dalam persidangan hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan keterangan saksi ahli, Dr Iing R Sodikin, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpa oleh penyidik Bareskrim Pokri. Iing tak dapat menghadiri persidangan lantaran sedang menjalankan tugas.

Dalam keterangan yang dibacakan Jaksa Octa SH, Iing menegaskan, dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah harus asli dan tidak boleh berdasarkan hasil fotocopy. Hal ini sesuai dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 dan standar prosedur pelayanan sesuai peraturan kepala BPN nomor 1/2010. Ditegaskan Iing, pemalsuan terhadap tanda tangan maupun dokumen dalam mengajukan sertifikat tanah dapat dipidanakan.

“Apabila tanda tangan palsu, dipalsukan maka dapat dituntut secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Jaksa Octa saat membacakan keterangan saksi ahli Iing R Sodikin di PN Jakbar, Rabu (27/2).

Jaksa Octa menambahkan, dalam keterangannya di BAP dibawah sumpah, Iing menjelaskan, surat girik yang telah dipergunakan untuk mengajukan alas hak tidak dapat dipergunakan kembali untuk mengajukan alas hak yang lain. Selain itu, sertifikat tana yang diterbitkan atas dokumen palsu telah cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.

“Ahli menjelaskan sertifikat hak milik yang telah terbit merupakan produk pertanahan yang cacat prosedur dan dapat dibatalkan sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan setelah ditemukan adanya rekayasa dalam penerbitan SHM tersebut dan diduga palsu,” katanya.

MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »