Majalah Eksekutif

Ahmad Ahyar Inisiasi Gerakan Tarik Dana Haji

Views

EKSEKUTIF.id — Gerakan #CabutDanaHaji dan #TarikDanaHaji demikian gencar dan viral di media sosial.  Tersebar juga hal-hal yang menyebutkan,  Pemilu 2019 menjadi pemilu paling buruk.

Wakil Ketua Umum, Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar mengatakan, public distrust terjadi lantaran maraknya dugaan kecurangan pemilu 2019.

Masih dalam rangkaian rilis yang disebar, disebutkan pemilu di 2019 saat ini,  mencatat jumlah korban jiwa terbanyak.  “Tidak berlangsung jujur dan adil,” ujar Ahmad Ahyar.

Ketidaknetralan pihak penyelenggara pemilu, menurut Ahyar, menjadi isu kuat yang sulit dibantah.

Hukum terkesan hanya tajam ke orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, namun tumpul kepada orang-orang yang pro pemerintah.

Menjadi stigma kuat,  umumnya yang ditangkap atau dilaporkan ke polisi adalah pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Jika yang dilaporkan pendukung Prabowo, maka proses hukum dinilai cepat, sementara jika yang dilaporkan adalah pendukung 01, proses hukum dinilai lambat dan terkesan abai.

“Hal ini memicu public distrust atas hasil pemilu terutama hasil pilpres,” ujar Ahyar yang juga menyebut DPT bermasalah hingga dugaan kecurangan yang terstruktur, tersistem dan masif (TSM).

Itulah yang menjadi bara api yang memicu kemarahan publik yang merasa suaranya dicurangi dan dirampok, terutama di pemilihan Presiden.

“Public distrust yang sangat akut terhadap penyelenggara pemilu dan pemerintah berkuasa,” papar Ahmad Ahyar.

Pemerintah dituding menghalalkan segala cara untuk tetap mempertahankan kekuasaannya.  “Membentuk perlawanan publik yang melahirkan berbagai bentuk gerakan perlawanan politik,” ujar Ahyar.

Gerakan nasional Kedaulatan Rakyat yang turun aksi ke jalan-jalan, hingga isu referendum di berbagai daerah. Kemarahan publik juga memicu lahirnya gerakan tarik dana dari bank yang marak disuarakan di media sosial.

Ahyar menegaskan, gerakan tarik dana bank, ternyata masih belum cukup, kini muncul gerakan cabut Dana Haji.

Gerakan ini sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik kepada pemerintah atas pengelolaan dana haji. Dana haji yang demikian besar dinilai tidak jelas pengelolaannya.

“Efek public distrust pengelolaan dana haji menjadi jalan munculnya gerakan #CabutDanaHaji ini,” ungkap Ahyar kepada beberapa media.

Menurut Ahyar, ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam mengelola dana setoran haji.  Pertama, publik harus tahu penggunaan dana haji. Bagaimana rincian yang diinvestasikan kepada siapa saja, termasuk kepada pihak swasta.

Kedua, apabila ada keuntungan atas pengelolaan dana itu juga harus disebutkan dan diumumkan ke publik. Untungnya berapa saja setiap tahun. Sampai sekarang ini juga publik tak tahu menahu.

Ketiga, bila ada keuntungan, maka itu harus diberitahuan langsung ke jamaah dan harus mau bersurat.   Keempat, mulai sekarang harus dipastikan jamaah kapan berangkatnya.

Kelima, semua pengelolaan dana haji harus ada akad-nya dan jangan terkesan semaunya.

“Karena ketidakjelasan itulah,  kami menginisiasi penarikan dana haji secara nasional melalui tagar #CabutDanaHaji,”  Ahyar memaparkan.

Masih menurut Ahyar, gerakan cabut dana haji juga merupakan jawaban atas ketimpangan hukum yang terjadi sepanjang pemilu 2019 ini.

 

Wakil Ketua Umum, Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »