Majalah Eksekutif

Akibat Malpraktek Penegakan Hukum Narkotika, Lapas Membebaskan 30 Ribuan Narapidana

Oleh: DR Anang Iskandar-- Aktivis dan Pengamat Narkoter

1.49KViews
MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

EKSEKUTIF.id —  Saya menilai pembebasan 30 ribu narapidana apapun alasannya, tindakan tersebut sebagai “terobosan pemerintah”.

Ya, langkah itu untuk mengatasi masalah over kapasitas lapas akibat penyalah guna dihukum penjara.

Catatan tengah-nya adalah: Penegakan hukum narkotika semangatnya “tinggi”  memproduksi 14 ribu narapidana pertahun, 70 % dari kapasitas produksi penegakan hukum secara keseluruhan yang jumlahnya 20 ribu pertahun.

Produktivitas penegakan hukum narkotika yang sangat tinggi tersebut, sayangnya bukan murni pengedar tetapi campuran antara pengedar dan penyalah guna narkotika.

Nah, disini masalahnya. 

Lapas bukan tempatnya penyalahguna narkotika, meskipun penyalah guna sebagai pelaku kriminal tempat penyalah guna sebenarnya dilembaga rehabilitasi.

Kalau pengedar dihukum penjara, itu sesuai dengan tujuan UU narkotika yang menyatakan memberantas peredaran gelap narkotika (pasal 4 c)

Tetapi kalau penyalah guna tujuan penegakan hukumnya sesuai UU narkotika adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu (pasal 4d).

Meskipun sama sama perkara narkotika tapi tujuan penegakan hukumnya berbeda, pengedarnya diberikan sanksi pidana, sedangkan penyalah gunanya diberi sanksi  keluar dari pidana sebagai gantinya diberi sanksi berupa rehabilitasi.

Itu sebabnya hakim diberi kewenangan wajib (bukan kewenangan fakultatif) dalam memeriksa penyalah guna  “dapat” menjatuhkan hukuman rehabilitasi bila terdakwanya dinyatakan bersalah, dan menetapkan terdakwanya menjalani hukuman rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah.

Artinya hakim diberi kewenangan untuk mendekriminalisasikan perkara penyalah guna narkotika dengan memberikan sanksi keluar dari sanksi pidana berupa sanksi rehabilitasi.

Dekriminalisasi penyalahguna narkotika tersebut merupakan terobosan hukum yang diatur dalam UU narkotika untuk menekan demand sekaligus menekan supply dalam rangka menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika (Anang Iskandar 2014).

Peraturan pemerintahnya jelas memberi kewenangan kepada penegak hukum baik penyidik, penuntut maupun hakim untuk menempatkan penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi selama proses penegakan hukum sesuai tingkat kewenangannya (PP no 25/2011 pasal 13)

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) no 4 tahun 2010 juga mengatur penggunaan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi Rehabilitasi, terhadap perkara penyalahgunaan narkotika.

Yaitu: perkara kepemilikan narkotika dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan jumlah barang bukti terbatas sesuai SEMA tersebut.

Malpraktek penegakan hukum terhadap perkara penyalah guna yang mestinya dihukum menjalani rehabilitasi nyatanya dihukum penjara membuat pemerintah kesulitan mengatasi over kapasitas lapas.

Karena malpraktek penegakan hukum terhadap perkara penyalahgunaan narkotika itulah lapas kemudian membebaskan 30 ribu narapidana yang mayoritas adalah penyalah guna narkotika dengan momentum wabah covid-19. Bisa jadi ke depan lebih besar lagi.

Matematika pengedar dan penyalah guna.

Perbandingan jumlah pengedar dan jumlah penyalahguna yang dihukum penjara, berdasarkan Hukum Pareto adalah 20 : 80 artinya 20 pengedar (penjual), 80 penyalah guna (pembeli akhir/pemakai).

Sehingga matematika  penyalah guna yang dipenjara pertahun jumlahnya 80/100 × 14 ribu = 11.200 narapidana sedangkan pengedar yang dipenjara sebanyak  20/100 × 14 ribu adalah 2.800 narapidana

Kalau penyalahguna tidak dihukum penjara, maka lapas normal. Sekarang ini, Lapas tidak normal, karena terjadi over kapasitas.

Lapas juga menjadi sasaran bisnis narkotika, demikian pula lapas menjadi tempat persemaian residivisme penyalah gunaan narkotika.

Itulah sebabnya saya melihat pembebasan 30 ribu narapidana yang mayoritas adalah penyalahguna narkotika sebagai terobosan Menkumham dalam rangka menyelamatkan para penyalah guna narkotika dari ketergantungan narkotika agar mendapatkan akses rehabilitasi.

Dengan catatan menjadi kewajiban orang tua untuk menyembuhkan sakit adiksi penyalahgunaan narkotika, kalau tidak diantara 30 ribu nara pidana tersebut dipastikan akan ketangkap lagi karena perkara yang sama.

Tidak ada untungnya memenjarakan penyalah guna

Di Indonesia belum pernah ada ahli atau peneliti yang melakukan penelitian tentang effektivitas pemenjarakan terhadap penyalah guna narkotika.

Itu sebabnya, saya mengutip pendapat Saphiro, Justin B  (2010) ketika melakukan penelitan di Meksiko bahwa memenjarakan penyalah guna narkotika itu sama dengan menghambur-haburkan sumber daya penegakan hukum dan menimbulkan korupsi dil Lingkungan penegak hukum.

Memenjarakan penyalah guna narkotika, dalam catatan penelitian singkat saya, tidak ada untungnya. Justru, sangat merugikan dan menyuburkan residivisme penyalahgunaan narkotika.

Memenjarakan penyalah guna dengan mengharap supaya jera atau kapok!  Harapan itu, sia-sia karena penyalahguna tidak akan jera atau kapok. Mereka pengidap sakit ketergantungan narkotika, pasti akan menggunakan narkotika lagi di dalam lapas.

Kenapa? Karena, narkotika menjadi kebutuhan pokok penyalahguna narkotika.

Dan setelah selesai menjalani hukuman, pasti akan ditangkap lagi karena menyalahgunaan narkotika lagi kalau tidak mendapatkan sentuhan rehabilitasi.

Ingat artis Ibra Ashari  yang empat kali keluar masuk penjara, artis Jenniver Dunn  tiga kali keluar masuk penjara, dan ribuan masyarakat bukan artis yang menjadi residivis penyalahgunaan narkotika.

Pembebasan 30 ribu narapidana adalah warning kepada para hakim yang menangani perkara  narkotika yang terbukti sebagai penyalah guna.

Agar mendekriminalisasi penyalah guna narkotika, tidak lagi menggunakan sanksi penjara tetapi menggunakan sanksi rehabilitasi.

Pada prinsipnya, hakim dalam menangani perkara yang terbukti sebagai penyalah guna entah karena dijerat pasal pengedar atau bersekongkol atau pasal penyalahgunaan saja. Demi hukum, Hakim wajib menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Toh,  ada yurisprodensi yaitu perkara Nunung dan perkara Jeffri Nichol yang dihukum menjalani rehabilitasi.

Pembebasan 30 ribu narapidana itu, juga berarti warning pemerintah melalui Menkumham ditujukan kepada penyidik dan penuntut umum.

Agar tidak melakukan penahanan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika dan tidak menerapkan pasal pengedar untuk penyalah guna narkotika.

Kalau terhadap pengedar, ya dituntut dan didakwa pasal pengedar. Kalau penyalahguna, ya dituntut pasal sebagai penyalahguna saja.

Pasal pengedar itu pasal berapa ?

Pasal pokok untuk pengedar dalam UU narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113 dan 114.  Pasal tersebut diancam dengan pidana minimum 4 tahun penjara,  artinya ini untuk pengedar.

Unsur pidana antara pengedar dan penyalahguna, kan sama ?

Ya, unsur pidana kepemilikannya sama antara pengedar dan penyalahguna. Akan tetapi, tujuan kepemilikannya berbeda. Kalau kepemilikannya untuk dikonsumsi sendiri, disebut penyalahguna.

Kalau kepemilikannya untuk dijual atau sebagai komuditas, disebut pengedar.

Sebagai indikasi pembeda antara pengedar dan pengedar adalah, Surat edaran Mahkamah Agung no 4/2010. Sebagai contoh bila barang buktinya lebih dari 1 gram untuk jenis sabu mengindikasikan sebagai pengedar, bila kurang dari 1 gram sabu mengindikasikan sebagai penyalah guna.

Nah, untuk memastikan apakah benar sebagai penyalah guna dan untuk mengetahui taraf ketergantungan serta untuk mengetahui lamanya rehabilitasi dibutuhkan assesmen.

Kalau begitu penyalahguna dijerat pasal berapa ?

Penyalah guna dijerat pasal 127 saja, nah pasal tersebut  tersangka / terdakwanya tidak memenuhi sarat ditahan, UU menjamin tersangka / terdakwa direhabilitasi.

Untuk itu penyidik, penuntuk umum dan hakim diberi kewenangan untuk menempatkan tersangka / terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi, berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah no 25/2011 untuk menjamin penyalahguna direhabilitasi.

#Penulis adalah Komisaris Jenderal. Seorang Purnawirawan perwira tinggi Polri. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN)itu kini menjadi dosen. Lulusan Akademi Kepolisian yang berpengalaman dalam bidang reserse.

redaksi
the authorredaksi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d blogger menyukai ini: