BERBISNIS

FGD Balitbang Perhubungan: Perlu Standardisasi TKDN Industri Kapal

Foto Bersama: Peserta FGD foto bersama dengan Kepala Badan Litbang (Balitbang) Perhubungan, Kementerian Perhubungan Sugihardjo (batik biru tengah).
MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

Upaya meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional melalui penguatan tingkat penggunaan komponen dalam negeri (TKDN), harus didukung dengan kebijakan dan regulasi yang komprehensif sebagai acuan semua pihak yang terkait. Selain itu, agar lebih terukur, juga perlu dibuat standardisasi TKDN, termasuk standardisasi produk jadi (kapal) mulai dari desain sesuai tipe, jenis dan peruntukannya.

“Pemerintah bertekad untuk memajukan industri perkapalan nasional, salah satuya melalui instrument TKDN ini. Tapi sampai saat ini belum ada acuan baku atau standar mengenai TKDN di industri perkapalan ini. Tentu ini  menjadi PR kita bersama. Makanya melalui Forum Group Discussion (FGD) ini, kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk nantinya bisa dirumuskan bersama, sebagai bahan masukan tentang pentingnya standardisasi TKDN diindustri galangan perkapalan ini,” ungkap Kepala Badan Litbang (Balitbang) Perhubungan, Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam pidato sambutan pembukaan FGD bertema “Tingkat Kesiapan Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Mendukung Pembangunan dan Perekayasaan Sarana Angkutan Maritim” yang digelar oleh Badan Litbang (Balitbang) Perhubungan, Kementerian Perhubungan pada (26/9), di Jakarta.

Menurutnya, agar lebih fokus dan bisa menghasilkan industri galangan kapal yang bisa diandalkan, sektor ini juga harus didukung industri komponen perkapalan yang kuat. Dengan cara ini, diharapkan angkutan transportasi laut bisa lebih berdaya saing. Salah satu upaya menuju ke sana melalui peningkatan TKDN bagi industri kapal Tanah Air yang saat ini masih terbilang rendah. “Saat ini banyak yang masih impor apalagi beberapa komponen belum ada diproduksi dalam negeri. Tentu ini tantangan yang harus diantisipasi oleh pelaku industri di dalam negeri,” ungkap Sugihardjo.

Dalam FGD kali ini, Badan Litbang Perhubungan menghadirkan para pembicara dan pembahas dari berbagai institusi, baik dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, praktisi, serta pengamat maritim di Tanah Air. Dalam rangka membuat standardisasi komponen pendukung dalam industri perkapalan, perlu ada andil dari berbagai pihak untuk ikut membuat rumusan, menilai dan mengawasi dari aspek kualitas, seperti dari Kementerian Perindustrian dan pihak lain terkait standar dan kualitas produk.

Pembicara Dr. Ir. Paulus Raga dari Badan Litbang Perhubungan -Puslitbang Transportasi Laut, dalam kesempatan itu memaparkan hasil riset mengenai kebutuhan komponen dalam negeri (TKDN) untuk mendukung pengembangan transportasi maritim dengan mengambil lokasi riset di galangan kapal di Batam. Disebutkan ada 44 komponen yang sudah bisa dipenuhi oleh produk pendukung lokal dalam industri pembuatan kapal.

Meliputi kapal tug boat, tongkang, container, dan kapal roro. Ke 44 komponen itu seperti plat kapal,cat kapal, besi siku, mesin bantu, deck crane, pompa-pompa, pipa-pipa, dan lainnya. Meski sebagian sudah tersedia di dalam negeri, namun sebagian besar masih mengandalkan impor.

Ditegaskan tingkat kandungan dalam negeri dalam pembanguna kapal tidak digeneralisasi terhadap semua kapal, tetapi sangat tergantung pada jenis dan ukuran masing-masing kapal, sumber pendanaan, lokasi galangan, skala perusahaan galangan, dan inovasi yang dilakukan galangan kapal. Ia mencontohkan untuk kapal kecil TKDN bisa dipenuhi hingga 60%, bahkan lebih, namun untuk kapal besar jenis tertentu, TKDN-nya bisa lebih kecil.

Sementara itu, Dirut PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Edy Widarto dalam paparannya mengatakan, hingga saat ini industri perkapalan nasional masih kekurangan pasokan komponen dari dalam negeri, sehingga sebagian besar masih bergantung pada komponen impor. Dari ribuan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah kapal, hanya sebagian kecil yang sudah diproduksi di dalam negeri. Ada banyak faktor yang membuat industri pendukung perkapalan masih belum bisa diandalkan, seperti keterbatasan modal dan kemampuan dalam menghasilkan berbagai rekayasa industri.

Untuk sementara, produsen lokal baru bisa membuat komponen sederhana, seperti jangkar, pintu, papan, dan baling-baling. Untuk kapal ukuran kecil, komponen impor yang dibutuhkan sekitar 35 persen, sedangkan untuk kapal ukuran besar bisa 60 persen lebih. Artinya ketergantungan terhadap produk luar negeri masih tinggi. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hal ini tentu bisa membuat biaya produksi kapal dalam negeri melambung, sehingga daya saingnya pun juga rendah. “Saat ini komponen lokal industri galangan kapal antara 35-40%. Namun hal itu juga tergantung jenis, tipe dan ukuran kapal,” ujarnya.

Padahal sejalan dengan tekad pemerintah membangun bidang kemaritiman, prospek indusuri perkapalan juga makin menjanjikan. Apalagi dengan adanya program program Tol Laut yang dicanangkan oleh Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana hal ini juga sangnat membutuhkan banyak armada kapal. “Jika akan membangun kapal, PT IKI juga sudah punya kemampuan membangun kapal mulai dari kapal sederhana sampai dengan kapal canggih, namun penggunaan bahan baku dari luar memang masih tinggi,” ujarnya.

Terfokus di Barat

Saat ini katanya, Industri galangan kapal di lndonesia masih terfokus di Indonesia barat. Hanya 12% galangan kapal ada di Indonesia Timur, seperti Makassar, Morowali dan lainnya. Padahal, potensi pasarnya cukup menjanjikan. “Kondisi tersebut cukup menjadi masalah untuk meningkatkan tingkah kandungan dalam negeri (TKDN) dalam industri maritim nasional.

Masalah ini perlu difikirkan demi kebaikan di masa mendatang,” ujarnya.
Disebutkan, galangan kapal sebanyak 37% ada di Jawa, 26% di Sumatera dan Kalimantan 25%. Sedang di Indonesia timur yang wilayahnya hampir separuh wilayah Indonesia hanya ada 12%. Sementara, dari ratusan industri galangan kapal dalam negeri, hanya empat dari BUMN. Mereka itu adalah PT PAL, PT Industri Kapal Indonesia (IKI), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DKS).

“Padahal permintaan kapal di Indonesia timur saat ini cukup tinggi, dengan ragam dan jenis kapal yang berbeda-beda. Hal itu sejalan dengan pengembangan program Tol Laut. Namun karena masih tingginya komponen impor, harga kapal masih tinggi. Tugas kita bersama, bagaimana bisa meningkatkan TKDN dalam industri maritim nasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Adi Pradana dari Bappenas sebagai pembahas dalam FGD itu menyatakan, saat ini sudah dikembangkan sedikitnya lima kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk wilatah Timur, seperti di Morowali dan Konawe yang cukup luas. Di kedua KEK itu tersedia industri berbasis timah, di mana jika dikembangkan dengan baik, dari sana bisa memasok kebutuhan komponen pendukung industri perkapalan di dalam negeri.

“Untuk meningkatkan TKDN di perkapalan, perlu kerja keras dan butuh kepedulian dari semua pihak. Industri perkapalan yang baik, juga harus didukung industri komponen perkapalan yang baik pula. Dengan industri komponen yang kuat, tentu akan memberikan nilai tambah makin besar bagi ekonomi pembukaan lapangan kerja yang tetu akan memberi nilai tambah untuk negeri ini,” ujarnya. (ACH)

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas