Majalah Eksekutif

Kastorius Sinaga (Staf Khusus Mendagri): Mewujudkan Pilkada Demokratis dan Berkualitas: Tantangan dan Harapan

293Views
MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

EKSEKUTIF.id — Hadir dalam acara diskusi  Kastorius Sinaga, sosiolog dan pengajar di UI. Ia meraih Ph.D dari Universitas Bielefeld, Jerman. Ia pernah mengajar di Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial UI, Anggota Tim 11 Pemilu 1999 dan Penasehat Ahli Kapolri (2005-2017). Juga pernah sebagai peneliti senior di ADB dan World Bank Jakarta.

Kasto mengutip pernyataan Mendagri Tito Karnavian soal sistem E-Voting  yang layak diterapkan di Pemilu di Indonesia.

Hal ini, dalam penjelasan Kasto adalah berdasar pengalaman kita. Mengenai semangat atau spirit di balik Pemilu termasuk di Pilkada, adalah untuk kepentingan demokrasi, partisipasi politik rakyat dan juga untuk seleksi pencarian pemimpin untuk kepentingan legitimasi pemerintah.

Namun meski demikian, masih menurut Kasto, kita juga jangan menafikan atau menutup mata pada adanya ekses-ekses atau dampak negatif dari pemilu.

Diskusi Publik bertema Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis dan Berkualitas: Tantangan dan Harapan, di Jakarta, Senin 09/03/2020.  Merapat dan menjadi bagian acara adalah aktivis pro demokrasi yang tergabung dalam PGK (Perhimpunan Gerakan Kebangsaan).

Hadir saat itu antara lain Hariman Siregar yang dikenal sebagai aktivis Malari 74, mantan anggota DPR sekaigus Ketua Umum PGK, Bursah Zarnubi, Pengamat Militer, Conni Rakahundini Bakri. Juga  Mendagri Tito dan Prof Dr Siti Zuhro dari LIPI serta Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, serta LSM pemerhati Pemilu di Indonesia.

Kasto merangkum diskusi itu, dengan mengutip penjelasan Mendagri soal aneka aspek negatif seperti “keterbelahan” masyarakat yang mengancam integrasi bangsa dan mengganggu kerukunan. Ada hal semacam melanggengnya politik identitas serta munculnya konflik yang mengandung kekerasan serta ‘high cost politics’.

Juga mengenai atau biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh kontestan Pilkada dan oleh pemerintah adalah beberapa contoh empirik dari sistem pemilihan kita baik Pilpres ataupun Pilkada.

Untuk itulah, Kasto menyebut kita harus memikirkan cara-cara untuk mengurangi semua dampak negatif di atas. Dan tentu saja,  dengan tetap menjaga agar Pemilu atau Pilkada tetap demokratis dan tetap menjamin hak-hak konstritusional masyarakat.

Kasto menegaskan, Mendagri Tito memang sangat dikenal serius untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan sistem Pilkada di Indonesia.  Mantan Kapolri ini selalu rajin berdiskusi dengan hampir semua kalangan kompeten untuk mengembangkan sistem Pemilu dan Pilkada yang efektif dan berkualitas.

Masih dalam penjelasan Kasto, bahkan, atas inisiatif pak Tito, Kementerian Dalam Negeri yang dia pimpin sekarang ini telah menjajaki evaluasi penyelenggaraan Pilkada dengan sejumlah universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan evaluasi bersifat akademis dan independen terhadap penyelenggaraan Pilkada, yang tahun ini akan diselenggararakan untuk ke empat kalinya meliputi 270 daerah.

Untuk itu, Kasto mengingatkan semua pihak untuk mencatat salah satu alternatif jalan keluar yang dipikirikan Mendagri  adalah menerapkan sistem E-Voting di dalam pemberian suara.  Sistem E-Voting malah sudah diterapkan di beberapa negara dan bahkan di dalam pemilihan Kepala Desa di Indonesia, berhasil.

Dalam penjelasan Kasto, sistem KTP El di Dukcapil Kemendagri teah menjangkau 98% warga Indonesia yang berhak memiliki KTP yang juga sebenarnya “idem ditto” dengan pemilih.

Sistem akurasi data KTP El juga sudah dengan ‘double filter’, yaitu dengan identifikasi irisan mata dan sidik jari, sehingga tingkat akurasi sangat tinggi untuk mencegah penduduk untuk memiliki KTP ganda.

“Gejala politik “ghost voter” atau “pemilih palsu yang tak berhak” nyatis tak dimungkinkan terjadi bila dua variabel kontrol KTP, scan irisan mata dan sidik jari, diberlakukan bagi pemilih lewat sistem E-Voting.

Artinya, Kasto memaparkan,  dengan dukungan sistem kependudukan yang sangat akurat demikian, maka daftar pemilih akan lebih mudah namun akurat diintegrasikan dalam sistem E-Voting.

“Lewat E Voting, kita tak perlu lagi membangun ratusan ribu TPS konvensional, tak membutuhkan kertas surat suara, juga tak membutuhkan ratusan ribu tenaga TPS yang semuanya tentunakan sangat menghemat biaya. Tentu keamanan data sistem E-Voting harus tetap diutamakan,” ucap Tito seperti dipaparkan Kasto.

Menanggapi hal itu, Prof Siti Zuhro dari LIPI menimpali bahwa setiap sistem yang dipandang bisa meningkatkan kemudahan dan memperhatikan “keunikan” Indonesia layak dipertimbangkan.

“Inti Pemilu, pada prinsipnya, adalah upaya mengkonversi suara pemilih menjadi dukungan elektoral ke kontestaan atau partai,” ujar Prof Siti.

Bila makna ini kita pegang maka kita harus terbuka ke dalam metode-metode yang menjamin efisiensi dan mengurangi dampak buruk yang bisa merusak demokrasi itu sendiri. “Kemajuan teknologi seperti E-Voting dapat diadopsi karena hal ini tidak mengurangi hak konstitusional masyarakat” ujar Siti mendukung ide Tito.

 

MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -
redaksi
the authorredaksi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d blogger menyukai ini: