Mengakselerasi Smart Governance – Kementerian Dalam Negeri RI Implementasikan Nutanix Cloud Platform

  • Whatsapp


 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden untuk mencegah dan mengatasi korupsi bersama-sama melalui Satu Data Indonesia. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan layanan manajemen berbasis data di seluruh instansi pemerintah guna mempercepat layanan pemerintah yang lebih cerdas.

Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) kini sudah memiliki sistem informasi pemerintah daerah, yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID) melalui Nutanix, untuk 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem mereka, Kemendagri juga dapat menyertakan 99% dari seluruh target provinsi mereka dalam waktu kurang dari setahun.

“Tata kelola data sangat penting bagi kami dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas. Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Asmawa Tosepu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) di Kemendagri, dalam paparannya,  Kamis  ( 18/11/2021).

“Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi) untuk menarik data secara cepat dan akurat,” jelas Asmawa.

“Dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini kami memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis. Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” lanjut Asmawa Tosepu.

Tantangan: Mengeliminasi silo dan memanfaatkan platform sentral

Lingkungan sebelumnya terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan  skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.

Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Team TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi. Kemendagri pun mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi cloud yang scalable untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, budgeting, dan reporting di semua tingkat pemerintah daerah.

“Ini adalah awal perjalanan kami bersama Nutanix, dan kami sangat gembira melihat manfaat-manfaat baru yang kami dapatkan. Dengan memberikan kendali yang lebih besar terhadap infrastrutur cloud kami, Nutanix membantu mewujudkan misi utama kami: mengimplementasikan e-governance guna mengatasi korupsi di pemerintahan provinsi di Indonesia dan menyediakan layanan yang lebih baik semaksimal mungkin,” jelas Asmawa.

Ketika Kemendagri memulai perjalanannya bersama platform cloud Nutanix, mereka baru pada tahap awal pengadopsian teknologi tersebut. Sekarang, sebanyak 90% dari infrastruktur kementerian sudah bermigrasi ke 20-node cluster dari Nutanix yang menawarkan transformasi digital luar biasa.

“Setelah menggunakan Nutanix HCI (hyperconverged infrastructure), kami dapat memecahkan banyak persoalan yang tadinya kami rasa tidak bisa diselesaikan. Kami telah mengintegrasikan sistem online antara pemerintah pusat dan daerah terkait budgeting, procurement, purchasing, dan audit,” ungkap Asmawa.

“ Kami kini memiliki standarisasi data dan interoperabilitas antar daerah. Reporting dan budgeting sudah kami persingkat secara signifikan dengan pendekatan baru ini. Dan dengan kemampuan untuk melihat secara lebih mendetail kebutuhan anggaran daerah masing-masing instansi pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami mengalami peningkatan dalam akuntabilitas pemerintahan serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik,” papar Asmawa Tosepu.

Hasil Akhir: Good Government, Dibangun dari Good Data Governance

Kemendagri menyadari bahwa mereka membutuhkan platform yang bisa menangani setiap aspek pengumpulan dan manajemen big data untuk meningkatkan performa dan mendukung Satu Data Indonesia. Mereka juga membutuhkan penggunaan teknologi big data yang efektif untuk menganalisa volume, kecepatan, dan jenis data yang terus tumbuh agar bisa memperoleh pengetahuan yang lebih baik ke seluruh wilayah pemerintahan.

Nutanix Cloud Platform membantu team TI di Kemendagri menjalankan layanan turnkey storage, komputasi, dan virtualisasi untuk aplikasi apa saja. Solusi ini memberikan insight bagi Kemendagri untuk memastikan zero downtime pada workflow e-gov yang sangat penting: mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data tanpa disrupsi. Dilengkapi dengan kendali terpusat untuk seluruh layanan TI, Kemendagri kini sudah mencapai penghematan biaya yang diharapkan serta akan ada banyak lagi benefit lainnya.

“Pada September 2020, Peraturan Kemendagri menyatakan SIPD sudah harus dieksekusi. Di awal proyek ini, kami memproyeksikan implementasinya akan membutuhkan waktu lebih lama. Namun dengan bantuan Nutanix, kami sukses menjalankan sistem ini kurang dari 12 bulan mulai pengembangan aplikasi hingga dijalankan sepenuhnya,” Asmawa Tosepu menjelaskan.

Performa yang Lebih Baik dan Akurasi Data

Asmawa Tosepu menambahkan, dengan Nutanix yang mendukung core database engine, Kemendagri telah mengatasi tantangan pada puncak manajemen data atau bagian apapun yang terkait. “Kami sangat bangga,” lanjutnya. “Performa database setidaknya 50% lebih baik dan dengan mudah bisa melakukan scale up dengan menambahkan node, jika dibutuhkan.”

Meningkatkan Efisiensi Operasional Secara Substansial Setidaknya Dua Kali Lipat, Serta Menghemat Setidaknya Sebesar 40%

Kini, Nutanix adalah bagian penting dari dari IT blueprint yang strategis di Kemendagri. Setelah diterapkan, solusi Nutanix bisa mengelola puncak response time di sistem dengan mudah. Keuntungan utama dari migrasi Nutanix ini adalah efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam manajemen. Secara keseluruhan, Nutanix telah membantu team meraih sekitar 40% penghematan biaya operasional.

Manajemen terpusat dari Nutanix Prism merupakan faktor yang esensial dalam membuat workflow menjadi lebih mudah bagi team TI. “Nutanix mempercepat end-to-end workflow di SIPD setidaknya dua kali lipat, dengan menghasilkan penghematan waktu yang besar bagi team kami. Mereka bisa lebih fokus pada urusan-urusan bisnis yang lebih penting, alih-alih sibuk melakukan maintenance sehari-hari.”

Team Pendukung yang Luar Biasa

“Hubungan antara Kemendagri dan team Nutanix sangat penting bagi kesuksesan impementasi proyek SIPD kami,” Asmawa Tosepu menambahkan. “Bahkan ketika menghadapi tekanan eksternal, team mereka membantu kami mencapai hasil yang luar biasa. Saya sangat puas kedua belah pihak bisa mengelola hal ini sebagai sebuah kemitraan strategis.”

Ke depannya, kata Asmawa Tosepu, ia berharap proyek transformasi digital seperti ini bisa menjadi contoh bagi institusi-institusi lain, terutama instansi pemerintah Indonesia. “Kami berharap bisa membangun hubungan jangka-panjang dengan Nutanix dan berkolaborasi dalam perjalanan transformasi digital kami,” ujar Asmawa berharap.

“Di masa mendatang, kami ingin memperluas perjalanan ini menuju cloud cognitive dan memecahkan sebagian masalah big data. Kami senang jika bisa belajar dan berbagi pengetahuan dengan instansi-instansi pemerintah lainnya di Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Fetra Syahbana, Country Manager, Nutanix Indonesia, mengungkapkan beberapa benefit  dari penggunaan Nutanix Cloud Platform.

Bebera benefit  di  Kemendagri setelah menggunakan sulusi Nutanix al :

  • Melakukan konsolidasi datacenter berskala besar di 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota tanpa gangguan layanan.
  • 99% dari wilayah pemerintahan yang ditargetkan telah mengimplementasikan sistem informasi pemerintah daerah mereka, yakni SPID, ke sistem pemerintahan masing-masing dalam waktu kurang dari setahun.
  • Meningkatkan efisiensi operasional secara substansial setidaknya hingga dua kali lipat, serta mencapai setidaknya 40% penghematan biaya melalui aktivasi fitur CALM pada sistem automasi.
  • Memenuhi compliance dengan keamanan dan resiliensi tinggi pada platform sentral, dengan zero downtime untuk workflow e-gov yang sangat penting.
  • Menyederhanakan proses dan meningkatkan keandalan sistem.
  • Menyederhanakan manajemen TI dan mengurangi rack space dan konsumsi listrik hingga sepuluh kali lipat.

 

 7 kali dilihat,  7 kali dilihat hari ini

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *