Majalah Eksekutif

Penerapan Pancasila Di Daerah Perbatasan, Tak Sesuai Keinginan Presiden Jokowi

DR Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.SI, Direktur di Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kemendagri.
MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

“Yang ada di perbatasan, adalah kontestasi antar instansi pemerintah.”

“Kita bicara tentang ideologi Pancasila, tapi dalam konteks batas fisik sih oke. Hanya saja, persoalan perbatasan ini, luar biasa. Di sana kita bicara nasionalisme, tapi di sana orang lapar banyak,” ujar DR Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.SI, Direktur di Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kemendagri.

Dalam konteks semangat sila ke lima Pancasila, Thomas menyebut orang di perbatasan mengatakan belum menikmati keadilan.

Maka, di perbatasan dengan Malaysia ada semacam guyon tak sedap. “Garuda di dadaku, Malaysia di perutku,” ujar Thomas, terus terang tentang perbatasan di Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Secara sosial, sederet persoalan belum terselesaikan.

Thomas setuju jika ada pendapat, ketika perut kosong jangan bicara nasionalisme.  Hal ini, Thomas menyebut  masyarakat di perbatasan yang di darat petani dan jika di laut adalah nelayan.

Perhatian pemerintah dianggap relatif kurang terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan infrastruktur.

Kordinasi antar sektor kementerian antar lembaga dirasa hanya sebatas seremonial.  “Yang ada di perbatasan, adalah kontestasi antar instansi pemerintah,” pria bertubuh tegap ini menegaskan.

“Presiden Jokowi sudah berhasil menjadikan halaman depan perbatasan, pos lintas negara yang oke banget. ” Akan tetapi, “Mari kita lihat dimensi lain,” ucap Thomas blak-blakan.

Sosial, kultural di masyarakat sekitar perbatasan.  “Apakah mereka sudah merasakan adanya pemerintah,” demikian Thomas dengan nada lugas.

“Jangan membangun puskemas, tapi di lokasi yang listrik tidak ada.  Atau banyak gedung dibangun, rusak tak berfungsi,” ujar Thomas menyebut, hingga kini itu terjadi di pos lintas batas.

Fakta lapangan,  Thomas menegaskan, masalah perbatasan masih banyak, tak hanya pungli.

Masalah kronis dalam ketersediaan infrastruktur yang diperlukan untuk hidup sehat dan sejahtera. sarana air bersih, sanitasi, akses untuk mendapatkan listrik, jaminan ketersediaan obat dan alat kesehatan, pendidikan, dan transportasi hingga kini masih menjadi persoalan utama.

Letaknya yang jauh dari episentrum kekuasaan pusat, walau ada lembaga Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada  Presiden.

“Fungsinya, hanya sekedar koordinator atau memfasilitasi rapat,” ujar Thomas menyebut, saat bukan hanya fisik, tapi aspek dimensi sosial sangatlah perlu.

“Sinergitas penting. Kolaborasi harus bicara tuntas,” Thomas menegaskan di hari Kesaksian Pancasila 1 Juni 2019, agar menjadi perhatian Presiden Jokowi.

 

Diskusi di ruangan Direktur Satpol PP. Thomas, Direktur di Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kemendagri tampak bersemangat dalam obrolan santai di Hari Kesaktian Pancasila, frame negara Pancasila di daerah perbatasan.

 

 

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas