Majalah Eksekutif

Penny Lukito (Kepala BPOM) VS Mantan Anak Buah, Ada Titik Temu di 2020

Relawan Jokowi Ikut "Bermain" Diungkap di Sidang Pengadilan

Sapari, bersama Kepala BPOM, saat jumpa pers di Banjarmasin.
1.15KViews

EKSEKUTiF-id — Kabar yang diterima majalah eksekutif  di 2020 ini, fakta dan kebenaran sudah terungkap. Hakim telah mengambil putusan.

Untuk kemudian didapat “jalan tengah” untuk kasus yang menyita dan perhatian masyarakat kesehatan ini.  Benarkah demikian?

Eksekutif sedang mengkonformasi dua pihak ini dan belum mendapat jawaban.

Kabarnya, sedang dicari titik tengah tidak berkutat pada putusan terhadap Sapari, pria yang selama ini mengaku dizolimi, dipecat tanpa alasan oleh BPOM dan tak mendapat gaji sejak November 2018 sampai Januari 2020, saat ini.

Obyek sengketa dalam perkara gugatan, setelah Sapari diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Balai Besar POM Surabaya. Gugatan pertama dikabulkan majelis hakim, dengan putusan 294/G/2018/PTUN.JKT tertanggal 8 Mei 2019.

Dalam sengketa tuntutan berikutnya, Sapari menggugat SK pensiun, yang diterima Sapari setelah putusan PTUN, yakni tanggal 9 Mei 2019 yang lalu.

Meski berkas kelengkapan belum terpenuhi, namun SK Pensiun itu sudah diteken Kepala BPOM, Penny K Lukito.

Gugatan kedua ini,  kembali diterima majelis Hakim. Hanya saja, Kepala BPOM kemudian mengajukan bannding ke Pengadilan Tingggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Sapari kembali menang di tingkat PT TUN Jakarta.

Ramai dan kasus ini diperbincangkan di media sosial dan media mainstream, karena kasus di pengadilan ini, oleh Sapari dilaporkan juga ke Presiden Joko Widodo.

Bahwa ada “relawan” dan tim sukses Presiden, bermain-main kasus ketika dirinya menangani kasus PT Natural Spririt (D’Natural).

Mantan Kepala Balai Besar POM  di Banjarmasin itu menyebut,  ada yang tak beres soal pencopotan dirinya, selaku Kepala Balai Besar POM Surabaya yang “mendadak” dan aneh.

Mengaku termasuk aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang komit, Sapari menegaskan sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan.

“Presiden Jokowi juga tidak senang jika ada Relawannya yang menzolimi orang,” ujar Sapari yang mengaku juga sudah memberi data-data ke ring satu kepresidenan agar jelas kasusnya.

Setahun tak digaji, dalam perbincangan dengan media massa di awal tahun 2020 Sapari tidak memahami, aturan dari mana yang tidak membolehkan gaji PNS ditahan hingga ditahan setahun lebih.

Pria yang pernah bertugas selama sembilan tahun di Badan Narkotika Nasional Jakarta ini,  berulangkali dirinya hanya mencari keadilan dan kebenaran demi martabat anak istri.

Hal yang sama, Sapari juga mendukung transparansi dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam hal ini di Badan POM.

baca juga: majalah eksekutif edisi cetak

 

 

 

MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -
redaksi
the authorredaksi

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d blogger menyukai ini: