BERBISNIS

Perkuat Komitmen Bersama Menuju Poros Maritim Dunia

Antusias: Peserta antusias mengikuti “Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”

Komitmen Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang ingin menempatkan lautan sebagai masa depan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia, perlu terus diperkuat melalui peningkatan sinergitas semua pihak, baik di jajaran stakeholder lintas sektral, pelaku usaha, dan pihak terkait lain. Mengingat banyaknya instansi yang terkait, perlu diperjelas jalur komando kuat yang bisa mengorkestrasi semua instansi agar tidak ada ego sektoral yang bisa menghambat akselerasi upaya menuju poros maritim dunia ini.

Setidaknya ini salah satu benang merah yang bisa dipetik dari acara “Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Transportasi Laut untuk Mendukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” yang diadakan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) pada (19/7), di Jakarta.

FGD kali ini menghadirkan pembicara dan pembahas dari akademisi, unsur pemerintah, pengamat, dan juga pelaku usaha, terutama dari sektor kemaritiman (pelaku usaha pelayaran). Di antaranya Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut (Kemenhub) Chandra Irawan, Pengamat Dr. Budi Mulyawan, Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI Muspin Santoso, Direktur Bapennas Ikhwan Hakim, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga  Buyung Lalana SE, INSA (Nova Mugiyanto), Perwakilan Pelindo II (David Sirait). Selain itu juga hadir ikut bicara , di antaranya ahli kepelabuhanan Drs. Sudjanadi MBA, pakar transportasi laut Hidayat Mao, Ketua INSA Johnson W Sutjipto, dan lainnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Sugihardjo dalam kesempatan itu menyatakan, bahwa orkestrasi peran transportasi laut pada program “poros maritime dunia” juga harus diperjelas. Baik dalam konteks pelayaran internasional (international traffic), maupun dalam negeri (internal traffic). Hal itu karena lantaran letak geografi Indonesia yang menghubungkan antarbenua dan berada pada jalur ALKI, sangat mungkin menonjolkan peran transportasi laut.

Dalam kaitan penyelenggaraan transportasi laut katanya, pemerintah mempunyai dua tugas utama, yakni melayani kebutuhan dasar dari masyarakat ataupun dunia usaha, serta berupaya mengelola dan mendorong untuk peningkatan daya saing. Mengingat banyak pihak yang terkait, seperti pengelola pelabuhan, penyedia infrastruktur pendukung, fasilitas hinterland pendukung dan aspek lainnya, orkestrasi dan kekuatan sinergi ini sangat diperlukan.“Intinya jangan sampai jalan sendiri-sendiri menonjolkan dan menerjemahkan masing-masing, tetapi harus dapat bersama-sama untuk mencapai Poros Maritim Dunia,” ungkap Sugihardjo.

Karena itulah dalam forum FGD ini, pihaknya sengaja menghadirkan para expert dari berbagai lintas bidang, perwakilan Lembaga, pelaku usaha, dan stake holder untuk memeroleh hasil terbaik dalam upaya mempertajam visi menuju terwujudnya “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”. “Peran pelaku usaha dan instansi terkait sangat penting Walaupun unsur Pemerintah belum tentu mengetahui semua, termasuk yang ada di daerah-daerah. Untuk itu diperlukan duduk bersama demi memeroleh blu print yang dapat bermuara lebih baik lagi. Saya harapkan, diskusi bisa menghasilkan hal-hal yang konkret dan menjadi feed back dan berkontribusi besar walaupun baru diperoleh secara parsial,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Chandra Irawan mengatakan, sebagai negara marititm, peran transporteasi laut sangat penting dalam mendukung poros maritime dunia ini. Karena itu, pengembangannya sangat penting yang kini terus dilakukan melalui pemberdayaan armada nasional, termaasuk penegakan azas cabotage. Diakui, untuk menjadikan pelayaran nasional bisa lebih berperan dan Berjaya di negeri sendiri, tantangannya memang masih banyak. Meski demikian, tahap demi tahap terus diupayakan. Ia mencontohkan adanya program tol laut yang terus diperluas untuk mendukung distribusi dan kelancaran logistic perdagangan nasional.

“Terkait program tol laut ini juga terus kita perkuat, di mana tahun lalu sudah ada 13 kapal yang dioperasikannya, dan tahun ini sudah naik menajdi 19 kapal yang melayani ke berbagai trayek (rute). Tantangannya memang beragam, antara lain terkait geografi, disparitas wilayah antara barat dan timur, dan juga ekonomi,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Strategi Keamanan Laut Muspin Santoso dalam kesempatan itu menambahkan, untuk mendukung menjadi Poros Maritim dunia maka keamanan perairan harus diutamakan. “Harus tercipta laut yang aman, bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, terhadap sumber daya laut, perompakan, dan ancaman pelanggaran hukum,” ujar Muspin.

Dalam kaitan ini, katanya perlu adanya pemetaan potensi keamanan di laut, seperti adanya daerah rawan ancaman perompakan, penyelundupan narkoba, ilegal logging, penyelundupan manusia, illegal Fishing, pencemaran laut, dan gangguan lainnya. Karena itu, penetapan batas wilayah perairan dengan wilayah negara tetanga juga harus dipertegas.

Pembicara Budi Mulyawan yang juga Dekan FTUP dan Ketua MLI PII Balitbanghub menyebutkan bahwa potensi kelautan dan budaya bahari Indonesia yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi kekuatan besar untuk menuju “Poros Maritim Dunia”. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki untuk dikembangkan lebih besar. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui peningkatan dan optimaliasi potensi ekonomi kemaritiman.

“Revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas logistik, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, perlu lebih ditingkatkan. Begitu juga pembangunan karakter SDM sangat penting, bahkan ini menjadi kunci uatma mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tandasnya. (ACH)

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas