Majalah Eksekutif

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank, Pengguna Internet Banking

Oleh: Rachelia Putri Jasmine (Mahasiswi Business Law, Binus University)

"Memang hingga kini belum ada Undang-undang yang secara detail mengatur mengenai internet banking" -- Rachelia Putri Jasmine.
MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

EKSEKUTIF.id — Definisi bank dijelaskan dalam Undang-Undang perbankan No 10 Tahun 1998 butir 2 yang isi nya sebagai berikut:  “Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.”

“Bank, menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Perbankan dan kemajuan teknologi, memang menarik dibahas.

Dikaitkan degan teknologi, perlu disadari semua pihak, bahwa industri perbankan juga harus bertransformasi.

Pasalnya, ada perubahan pola konsumsi dan keinginan masyarakat yang menginginkan sesuatu yang mudah cepat.

Trend perubahan pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan dari lembaga jasa keuangan (LJK),  menjadikan di zaman ini, bank juga memasuki yang namanya era digital (digital economy).

Layanan perbankan bertranformasi dan berkolaborasi dengan digital untuk mencapai tujuan pelayanan bank tersebut.  Dan disebut-sebut,  disrupsi teknologi,  juga disebut-sebut ada juga pada sektor keuangan.

Industri perbankan mau tak mau, atau suka tak suka, harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang kini pertumbuhannya semakin pesat.

Kultur transaksi pembayaran makin digalakkan untuk bersifat cashless (tanpa uang kertas) sehingga cepat atau lambat akan menggeser keberadaan ATM di masa depan.

Ada beberapa  perbankan yang tidak mau ketinggalan dalam menjawab tantangan di era digital saat ini. Produk yang mereka keluarkan pun, harus sesuai dengan kebutuhan nasabah yang ingin serba mudah dan simpel.

Beberapa inovasi layanan, antara lain, untuk melakukan bayar belanja, isi pulsa, dan transaksi perbankan lain. Menyasar kelompok masyarakat yang identik dengan masyarakat urban dan “melek” teknologi.

Dengan  teknologi jaringan internet, perbangkan memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website atau aplikasi milik bank.

Ada bank yang merangkul kaum milenial untuk membuka tabungan, tanpa harus pergi ke bank. Tapi, bisa lewat online. Maka, semua bisa beres. Tanpa ribet.

Internet banking  sudah bukan hal baru lagi, misalnya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan bank tersebut, contohnya mulai dari melihat saldo rekening sampai melakukan transaksi.

Yang perlu dicatat, ada kejadian tahun kemarin di perbankan BUMN. Belasan nasabah di Jawa Timur, kehilangan sejumlah uang dari rekening tabungan mereka. Mereka diduga menjadi korban kejahatan skimming.

Nasabah yang uangnya hilang, beruntung diganti dananya, perihal kasus skimming atau pencurian data nasabah melalui mesin ATM.

Hal inilah, yang disebut nasabah karena  penggunaan internet banking , tapi  dihack . Ragam kasusnya, dari hilang saldo hingga bocornya data-data pribadi.

Rapat Paripurna DPR, baru saja menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan  dan Ketahanan Siber, yang merupakan usul insiatif DPR.

Hanya saja, semua undang-undang itu, masih “nyangkut” di Baleg DPR RI di Komisi I.  Masih ada proses dari RUU Baleg untuk menjadi RUU, baru dibahas di tahun depan. Tentunya, dengan Wakil Rakyat yang baru.

Hingga saat ini, belum ada perlindungan nasabah perbankan.

Apakah, RUU yang dibahas sudah mencakup  melindungi hak–hak nasabah selaku konsumen dalam jasa perbankan?

Jawabnya adalah belum tahu.  Artinya,  masyarakat dan stakeholder nasabah juga belum paham.  Draft-nya sudah matang di bahas. Tapi, belum di open ke stakeholder yang lain.

Ya, semoga saja, RUU yang dibahas itu juga meliputi perlindungan masyarakat.  Kiranya, hukum itu juga bisa memadu dan melayani masyarakat.

Sebagai “catatan pinggir”, memang hingga kini belum ada Undang-undang yang secara detail mengatur mengenai internet banking.

Menjadi catatan saja, saat terjadi kerugian pada nasabah. Maka, sejatinya hanya “niat baik” dari pihak bank saja.

Bank yang saat ini, disebut bertanggung jawab dikarenakan  melanggar kewajiban pihak bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko perbankan.

Hal itu,  diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Walaupun pengaturan hukum yang khusus belum ada yang mengatur, sejatinya,  sudah ada di beberapa UU, Surat Edaran dan PBI yang mengarah mengatur permasalahan ini.

Dikaitkan degan teknologi, perlu disadari semua pihak, bahwa industri perbankan juga harus bertransformasi. Karena,  disrupsi teknologi,  juga disebut-sebut ada juga pada sektor keuangan.

sumber:  Jurnal, oleh Dwi Ayu Astrini “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime”.

Pengertian Internet Banking”, diakses dari https://www.shinhan.co.id/article-listings/read/pengertian-internet-banking

 

baca juga: majalah eksekutif terbaru — klik ini — edisi cetak

 

 

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas