Majalah Eksekutif

Hakim PTUN Putuskan Perkara Sapari VS Kepala Badan POM RI

Relawan Jokowi Ikut "Bermain" Diungkap di Sidang Pengadilan

Sapari, bersama Kepala BPOM, saat jumpa pers di Banjarmasin.
MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

EKSEKUTiF-id — “Di bulan puasa, saat Ramadan. Ketua PTUN Jakarta, dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa, mengadili, akan memutuskan perkara saya yang di-zolimi,” ujar Sapari seperti dalam rilis yang dibagikan ke media massa.

“Kiranya para hakim yang mulia, mendapatkan fakta dan kebenaran, sehingga memutuskan gugatan saya, dengan hati nurani dan hikmah Allah, ” masih menurut pria yang selama ini mengaku dizolimi, dipecat tanpa alasan oleh BPOM dan tak mendapat gaji selama tujuh bulan.

Sapari menjelaskan, kasus di pengadilan ini merupakan lanjutan dari kasus, setelah dirinya melapor ke Presiden Joko Widodo. Bahwa ada “relawan” dan tim sukses Presiden, bermain-main kasus ketika dirinya menangani kasus PT Natural Spririt (D’Natural).

Ketika dikonfirmasi bahwa dirinya menjadi korban,  pejabat yang dilengserkan, karena “oknum” itu “dekat” Peni Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM.  “Saya sudah jelaskan semua di pengadilan dengan fakta dan bukti-buktinya,” ujar Sapari.

Mantan Kepala Balai Besar POM  di Banjarmasin itu menyebut,  ada yang tak beres soal pencopotan dirinya, selaku Kepala Balai Besar POM Surabaya yang “mendadak” dan aneh.

Mengaku termasuk aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang komit, Sapari menegaskan sebagai ujung tombak penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang obat dan makanan.

“Presiden Jokowi juga tidak senang jika ada Relawannya yang menzolimi orang,” ujar Sapari yang mengaku juga sudah memberi data-data ke ring satu kepresidenan agar jelas kasusnya.

Ia melakukan gugatan untuk kasus dirinya ke PTUN karena dizholimi. Ia pun yakin, dengan proses hukum di Indonesia.

Rabu 8 Mei 2019 merupakan sidang PTUN terakhir, yang ke 15 antara penggugat X-Ka BBPOM di Surabaya versus tergugat Ka BPOM Penny Lukito.

Adapun Ketua majelis M Arief Pratomo SH MH, Bagus Darmawan SH MH dan Nelvy Christin SH MH merupakan ketiga hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Sapari Versus Kepala BPOM didaftarkan pada 17 Desember 2018, sudah melewat sidang yang ke 14, menghadirkan saksi tergugat dan penggugat.

“KASN memberi kesaksian di pengadilan bahwa proses pemberhentian saya tidak sesuai ketentuan prosedur UU no 5-2014 tentang ASN,”ujar Sapari yang optimis, bahwa hakim komit dengan kebenaran fakta dan hukum.

“Kebenaran hukum tak hanya sebuah teori, tapi hati nurani dan takut akan Tuhan ada di majelis hakim,” tutur Sapari,  sambil mengucap terima kasih kepada masyarakat pemerhati kesehatan.

baca juga: majalah eksekutif cetak terbaru — klik ini

 

 

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas