Rektor IPDN Kemendagri Menerima Penghargaan dari Menkopolhukam

  • Whatsapp

HUT BNPP ke 11 — Rektor IPDN Kemendagri menerima penghargaan dari Menkopolhukam atas terselengganya batas negara OPB S Simantipal dan C500-C600 periode 2017-2019. Kesepakatan ditandatangi tanggal 19 Nopember di Kuala Lumpur.

Kala itu, Hadi Prabowo sebagai Sekjen Kemdagri sebagai Ketua Panita Nasional Penyelesaian Batas Negara.

Acara yang diliput lewat Webinar iu Penganugerahan diliput media lewat Webinar Dalam Rangka Peringatan  BNPP ke 11 Tahun Pengelolaan Perbatasan Negara. Menteri Tito  juga resmikan penggunaan Pojok Baca Digital di tujuh PLBN.

Di hari baik HUT BNPP ke 11 ini, Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

POCADI merupakan hasil kerja sama antara BNPP dengan Perpustakaan Nasional. POCADI hadir di 7 PLBN yang berada di perbatasan darat Indonesia yakni PLBN Aruk, PLBN Badau, dan PLBN Entikong di Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Wini, PLBN Motaain, dan PLBN Motamasin di Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta PLBN Skouw di Provinsi Papua.

Menurut Tito, membaca merupakan kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan adalah modal penting untuk membuat perubahan guna kemajuan. POCADI menjadi solusi untuk membangkitkan dan mendorong inisiatif membaca masyarakat perbatasan dengan menyediakan bahan bacaan baik cetak maupun elektronik.

Dilakukan juga pemberian penghargaan penyelesaian batas wilayah Negara RI-Malaysia pada acara Peringatan 11 Tahun Pengelolaan Perbatasan Negara yang dilaksanakan di Ruang Bima Kantor Kemenko Polhukam pada hari Kamis, 16 September 2021 pukul 09.15 hingga 11.10.

Tahun Pengelolaan Perbatasan Negara dengan tema ‘Perbatasan Negara Kokoh untuk Indonesia Tangguh dan Tumbuh’, dirangkaikan pemberian enam puluh satu penghargaan, dengan simbolis penghargaan yang diserahkan sebanyak sembilan penghargaan.

Momen HUT BNPP ke 11 itu dilaksanakan secara virtual dari kantor masing-masing. Dan khusus penerima penghargaan secara simbolis dilaksanakan dalam satu ruangan bersama-sama dengan Bapak Menko Polhukam di Ruang Bima Kantor Kemenko Polhukam.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan acara puncak HUT BNPP ke-11 yang jatuh pada tanggal 17 September 2021. Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD selaku Ketua Pengarah BNPP dan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP.

Dalam kesempatan tersebut Menko Mahfud menyampaikan bahwa kegiatan HUT BNPP yang ke-11 ini, bukanlah kegiatan seremonial belaka yang dilaksanakan setiap tahun.

Namun, kara Mahfud harus dimaknai sebagai momentum bagi kita untuk mengevaluasi capaian dan kendala yang dihadapi dalam upaya pengelolaan perbatasan negara untuk mewujudkan tujuan negara di wilayah perbatasan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menko Mahfud mengingatkan kembali, bahwa pengelolaan wilayah perbatasan adalah prioritas nasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa negara harus hadir di perbatasan, sehingga masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran BNPP yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terdiri dari para Menteri Koordinator selaku Pengarah, Menteri Dalam Negeri selaku Kepala, 27 K/L dan para Gubernur perbatasan selaku anggota adalah untuk mewujudkan itu semua. Untuk itu, Menko Mahfud mengajak seluruh anggota BNPP terus meningkatkan komitmen dan kinerja dalam membangun perbatasan.

Menko Mahfud mengapresiasi berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan oleh K/L dan Pemerintah Daerah perbatasan dibawah koordinasi BNPP.

Percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta pembangunan dan pengembangan ekonomi, secara bertahap telah membuka keterisolasian dan ketertinggalan menuju ke arah yang lebih baik.

“Semoga upaya pembangunan yang saat ini sedang dan akan terus dilakukan dapat mewujudkan wilayah perbatasan sesuai dengan apa yang telah negara tetapkan dan kita inginkan, yakni terwujudnya beranda depan yang aman, berdaulat dan berdaya saing,” ujar Menko Mahfud.

Menko Mahfud meyakini dengan sinergitas dan kerjasama seluruh K/L dan Pemerintah Daerah, akan terwujud Nawacita Presiden yaitu menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran.

Harapan terwujudnya perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang diinginkan bukan sekedar mimpi, akan tetapi menjadi sebuah visi yang mampu diwujudkan bersama.

Nama-nama sembilan orang penerima penghargaan simbolis terdiri dari Dr. Hadi Prabowo, MM (Ketua Panitia Nasional), Dr. Robert Simbolon, MPA (Penasihat Kebijakan), Laksamana Pertama TNI (Purn) Bambang Supriyadi (Ketua Panitia Teknis), Brigjen TNI (Purn) dan Ir. Asep Edi Rosidin, M.D.A. (Wakil Ketua Panitia Teknis/Penasihat Teknis).

Juga terdapat Dr. Ade Komara Mulyana (Tim Teknis), Kolonel Ctp. Drs. Ibnu Fatah, M.Sc. (Tim Teknis), Kolonel Laut (P) Totot Gumulyo, SE. (Tim Pengendali Kebijakan) dan Kolonel Infanteri Sugeng Hartono, SE., MM. (Tim Pengendali Kebijakan) serta Umbara Setiawan, SH., LL.M. (Tim Perumus dan Tim Negosiasi)

Dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa dan Laporan Sekretaris BNPP. Ditayangkan pula Visual Pengelolaan Perbatasan Negara. Di momen baik ini juga dilakukan peluncuran dan Pencanangan . Perpustakaan Mini Digital/Pojok Baca Digital di PLBN kerjasama dengan Perpustakaan Nasional.

Di hari baik ini juga dilakukan peluncuran buku ‘Inovasi Sains Untuk Pembangunan Perbatasan Indonesia’, Kerjasama Dengan Forum Perguruan Tinggi Untuk Perbatasan Negara (Foperta): dan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Nasional RI.

Sekapur Sirih dibacakan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, Rektor Universitas Gajah Mada dan Kepala Arsip Nasional RI. Untuk peluncuran dan pencanangan Pocadi, Buku Fopertas dan GNSTA oleh Menteri Dalam Negeri selaku kepala BNPP

Penyerahan Tanda Penghargaan dan Kehormatan secara simbolis kepada perwakilan instansi terkait atas keikutsertaan dalam Penyelesaian Batas Darat Indonesia–Malaysia Periode 2017-2019.
Atas penyelesaian OBP Sektor Timur Sungai Simantipal dan OBP Sektor Timur Titik C 500 – C 600.

Yang mana pada saat itu bapak Menteri juga hadir dalam penandatanganan pada acara Persidangan Ke-43 Joint Malaysia-Indonesia (JMI) bersama perwakilan dari tim perunding pada tanggal 19 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, selaku Ketua Pengarah BNPP.

Tampak tamu yang hadir berpakaian yang digunakan pada saat Acara Pemberian Penghargaan Penyelesaian Batas Wilayah Negara RI-Malaysia adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Media massa mencatat, dari antara sosok yang menerima penghargaan adalah Rektor IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Mantan Sekjen Depdagri ini menerima penghargaan karena kompeten dan berhasil kerja baik untuk bangsa ini.

Hadi Prabowo menerima anugerah penghargaan dari bapak Menkopolkam, Mahfud MD karena mampu mengejawantahkan arahan Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021.

Jokowi selaku Kepala Negara ingin adanya percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara.

Hal ini, direspon Hadi Prabowo dengan kapasitasnya sebagai Sekjen Kemendagri, yang dapat menggerakan segenap unsur, untuk menciptakan role model dalam pengembangan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan.

Terdapat delapan Kementerian yang dilibatkan dalam pengembangan kawasan pendukung, Hadi menjalankan perintah Mendagri. Dengan melakukan langkah-langkah dan koordinasi lebih teknis, tematik, antar kementerian yang terlibat bersama pemda.

Hadi disebut bekerja all-out, tatkala ada sembilan perbatasan yang belum disepakati dua negara atau outstanding boundary problems (OBP). Setelah 41 tahun, sembilan OBP itu diselesaikan dua OBP dengan Malaysia.

Sembilan batas darat itu terbentang sepanjang 2.000 kilometer di Pulau Kalimantan. Dengan rincian, empat OBP di sebelah barat di atas Kalimantan Barat.

Sementara lima lainnya di sebelah timur Kalimantan Utara. Saat ini, Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan yang di sektor timur dulu.

Dua OBP tersebut yakni segmen sungai Simantipal dengan luas wilayah sengketa 4.500-an hektare dan segmen nomor pilar C-500 sampai C-600 dengan wilayah sengketa 400 hektar.

Menteri Dalam Negeri Profesor Tito Karnavian juga mengapresiasi Hadi Prabowo. Hadi dinilai responsif, gerak langkah cepat dan taktis, serta aplikasinya langsung terasa, berkontribusi dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan turut mengedukasi masyarakat.

Sebagai agen perubahan perilaku, Hadi mengkomando IPDN Kemendagri wujudkan implementasi program Presiden Terkait Percepatan Vaksinasi Masal di Papua.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri bersama dengan TNI AL mewujudkan implementasi program Presiden RI tentang percepatan vaksinasi masal di Papua.

Pelaksanaan vaksinasi ini dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 September 2021 untuk masyarakat di Kabupaten Jayapura. Pelaksanaannya sendiri dilaksanakan di Kantor Bupati Jayapura dan Stadion. Untuk hari terakhir, vaksinasi dilakukan di Kabupaten Keerom.

Untuk pelaksanaan vaksinasi di Papua ini, jumlah tenaga kesehatan yang diterjunkan yakni tenaga kesehatan gabungan dari tim IPDN Kemendagri sebanyak 15 orang, tim Mabes TNI AL sebanyak 10 tim, Lantamal X Jayapura sebanyak 10 tim, Dinkes Kota Jayapura sebanyak 10 tim, 5 tim dari Polres Jayapura, 5 tim dari Polres Keerom dan 5 tim dari Polresta Jayapura.

Rektor IPDN Kemendagri menyebut, selain melakukan vaksinasi covid-19 gratis kepada calon Praja, IPDN Kemendagri melalui IPDN Kampus Papua juga melakukan bakti sosial dengan memberikan 5.000 paket sembako gratis bagi peserta vaksin.

Sebelumnya IPDN Kemendagri bersama TNI AL juga telah melaksanakan gebyar vaksinasi massal untuk masyarakat di sekitar lingkungan Kampus IPDN Jatinangor pada tanggal 20 s.d 21 Agustus 2021 dengan jumlah peserta mencapai 7.500 orang.

Rombongan tim nakes IPDN Kemendagri kembali ke Jakarta 16 September 2021, untuk selanjutnya melaksanakan tugas lanjutan vaksinasi dosis kedua sebanyak 5.431 bagi masyarakat di sekitar Kampus IPDN Jatinangor pada tanggal 17 s.d 18 September 2021.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *