Majalah EksekutifNasional

Sapari Gugat Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Jelang Ulang Tahun BPOM, 31 Januari 2019

Penny Kusumastuti Lukito, digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) -
8.2KViews

“Ya, saya dizholimi dan sedang menggugat secara hukum baik perdata maupun pidana,” ujar Sapari, mantan Kepala Balai Besar POM Surabaya.

Eksekutif.id — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam hal ini dijabat Penny Kusumastuti Lukito, digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) — lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Penggugatnya adalah Sapari, X-Kepala Balai Besar Badan POM di Surabaya.

Penny K Lukito yang merupakan mantan pejabat Fungsional Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dilantik Presiden Joko Widodo pada sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Rabu (20/7-2016) di Istana Negara, disebut Sapari, memecat tanpa alasan. Hingga kini, dirinya tidak menerima gaji selama beberapa bulan.

“Ya, saya dizholimi dan sedang menggugat secara hukum baik perdata maupun pidana,” ujar Sapari, mantan Kepala Balai Besar Badan POM Surabaya.

Besok sidang ke lima, Rabu 23 Januari 2019 akan berjalan sidang pada pukul 10.00 WIB bertempat di ruang sidang PTUN, di samping Gedung Walikota, Jakarta Timur, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, Jakarta Timur.

Pada sidang yang lalu, menurut penjelasan Sapari, sidang PTUN ke-4 (Rabu tgl 16 Jan 2019) penggugat sudah meminta penjelasan di sidang.

“Hakim juga meminta BPOM untuk membuktikan alasan pencopotan saya yang diberikan minggu lalu tgl 9 Jan 2019, termasuk diminta membuktikan kalau pensiun, Surat Keputusan pensiunnya mana?” tutur Sapari.

Mengaku komit menjaga marwah Badan POM dengan integritas, bahwa: “Kebenaran adalah kebenaran, tidak bisa dibengkok dengan hal tidak benar”.

BPOM Belum Siap Jawaban

Sapari bingung dengan jawaban dari tim kuasa hukum tergugat/Ka BPOM, yang menjawab “belum siap”, ketika ditanya detil alasan pencopotan dirinya.

Masyarakat sudah menjadi saksi, bahwa tim kuasa hukum yang terdiri lima orang sempat ditegur Hakim dan “disentil sinis” oleh Hakim karena “kelihatan” BPOM mengulur-ulur waktu.

Dalam sidang kemarin, BPOM diingatkan hakim akan waktunya dan jangan main-main, dengan menggantung nasib seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saksi dan bukti sudah berjalan baik, namun disayangkan justru dari kuasa hukum BPOM belum mengklarifikasi alasan Sapari dicopot. Jawab kuasa hukum singkat saja, “belum siap”.

Inilah yang membuat kembali ramai di media sosial, jelang ulang tahun Badan POM yang akan jatuh pada 31 Januari 2019.

Satu bulan belakangan ini, beredar isu tak sedap terhadap institusi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berkait Sumber Daya Manusia di institusi Pengawas Obat dan Makanan itu dan “geser menggeser jabatan” strategis.

Disebut oleh rumors, peran BPOM dalam mencegah maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia, dimainkan oleh “tangan-tangan tak tampak”.

Badan POM dinilai masyarakat netizen, tak komitmen sebagai institusi yang harus mengawal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

Pasalnya, kronologi lengkap dugaan “intervensi” menghalangi Penerbitan P-21 oleh Pejabat Badan POM, beredar luas di media sosial dan belum diklarifikasi BPOM, apakah hal itu valid atau tidak.

Yang pasti, disebut-sebut PT Natural Spritit (D’Natural) yang beralamat di Jalan l. Dr Soetomo No. 75 Surabaya, menggunakan “jalur atas” dan membawa-bawa nama Relawan Presiden. Menanggapi hal itu, Sapari hanya tersenyum.

Mafia Badan POM.
Ketika dikonfirmasi mengenai informasi beredar yang disebut Sapari menjadi korban sang oknum. Ia sebagai pejabat dilengserkan, karena oknum itu “dekat” ring satu.

Kemudian berkembang info, “tekanan” Peni Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM. Ia mendapat masukan dari sekelilingnya yang tak benar, sehingga mencopot Kepala Balai Besar POM Surabaya, akibat berani-beraninya menangani kasus itu.

“Nanti jelasnya saya akan jumpa pers,” ujarnya kepada jurnalis yang mencegatnya di depan pengadilan PTUN.

Sapari akhirnya menjelaskan dengan gamblang dirinya sudah melapor peristiwa pencopotan yang mendadak dan “aneh” ini ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) secara resmi dan ke Presiden Joko Widodo.

info lain: ANTARANEWS.id

BARANG BUKTI: Sapari ketika menjadi Kepala BBPOM Surabaya menunjukkan obat, jamu, kosmetik, dan pangan ilegal yang diamankan di kantor BBPOM Surabaya,

Dalam informasi beredar disebut Sapari menjadi korban sebagai pejabat yang dilengserkan, karena “oknum” itu “dekat” Peni Kusumastuti Lukito, Kepala Badan POM untuk memecat Kepala Balai Besar POM Surabaya, akibat berani-beraninya menangani kasus itu.

baca juga: majalah eksekutif edisi cetak (print) — terbaru – klik ini

Tinggalkan Balasan

Translate »
Lewat ke baris perkakas