Majalah EksekutifNasional

Tingginya Beban JKN (BPJS Kesehatan) Akibat Penyakit Terdampak Rokok

Polemik Cukai Rokok

Bambang Harymurti (Komisaris Tempo), Wisnu Nugroho, Pemimpin Redaksi Kompas.com dan Anindita Sitepu, Direktur Program Center for Indonesia’s Strategis Development Initiatives (CISDI). Sebagai moderator, Bayu Sutiyono, Kompas TV.
677Views

EKSEKUTIF.id. “Polemik Cukai Rokok: Apa Peran Media” terus bergulir. Kejadiannya setahun yang lalu.

Dalam ruang temu edisi #3 pada 9 Oktober 2018 yang lalu memang banyak diungkap fakta harga dan cukai rokok di Indonesia saat ini.

Pemantik diskusi Bambang Harymurti (Komisaris Tempo), Wisnu Nugroho, Pemimpin Redaksi Kompas.com dan Anindita Sitepu, Direktur Program Center for Indonesia’s Strategis Development Initiatives (CISDI). Sebagai moderator, Bayu Sutiyono, Kompas TV.

Diskusi diikuti beragam jurnalis dan aktivis organisasi, dalam bingkai pemahaman media dan insan pers memandang cukai atau pajak, baik dalam kerangka sosial atau kesehatan juga ekonomi pada umumnya.

Acara dikoordinir ID Comm itu, berlangsung di TierSpace (co working space), Jl Bhakti no 10 Kebayoran Baru, Jakarta.

Media massa sebagai advokat, baik bagi pembuat kebijakan atau sektor kebijakan.

Inilah “catatan pinggir” mengenai harga dan cukai yang dipercaya sebagai instrumen yang dapat melindungi kelompok rentan, seperti anak di bawah umur. Dimana peningkatan tarif cukai (dan diikuti penetapan harga jual) yang masih pro dan kontra.

Tragisnya, prevalensi merokok di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Dua dari tiga (65%) pria dewasa (usia 15+) di Indonesia adalah perokok. Indonesia merupakan negara dengan proporsi perokok muda terbesar Asia Pasifik.

Data menyebutkan, dibanding negara-negara Asia, rokok di Indonesia dipasarkan dengan harga yang rata-rata sangat murah, dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand dan bahkan India.

Aksesabilitas terhadap rokok di Indonesia sangat mudah, kenaikan harga rokok per tahun masih di bawah kenaikan pendapatan dan harga barang, tidak heran jika rokok pun menjadi lebih terjangkau dalam lima belas tahun terakhir.

Satu bungkus rokok di Indonesia dapat dijual seharga Rp 5.900,00 (0,45 US$), termasuk yang termurah di dunia.

Rata-rata harga satu bungkus rokok di Indonesia sekitar US$ 1,65 jauh lebih rendah dari harga rata-rata harga di dunia (yang adalah US$ 3,38) maupun di Asia Pasifik (yang adalah US$ 4.67) dan menduduki ranking rokok termurah peringkat 10 dari 36 negara Asia Pasifik.

Pada laporan resminya di tahun 2015, Oxford Business Group juga menyoroti bahwa di Indonesia rokok dapat dijual secara eceran dengan harga rata-rata US$ 0,10 (atau sekitar Rp 1.000) per batang.

Guliran diskusi terkait cukai. Bahwa Indonesia merupakan negara dengan struktur cukai rokok paling kompleks di dunia, di mana saat ini terdapat 10 tingkatan cukai.

Sistem cukai bertingkat ini menyebabkan harga rokok sangat bervariasi di Indonesia.[6] Banyaknya variasi harga mengurangi efektivitas kenaikan cukai dalam mengendalikan konsumsi rokok. Mereka yang memiliki uang terbatas, termasuk keluarga miskin dan anak-anak, dapat dengan mudah membeli rokok yang lebih murah.

Argumen Kenaikan Tarif Cukai dan Pemanfaatannya untuk Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sejumlah simulasi pun telah dibuat, antara lain, mengenai asumsi jika cukai rokok dinaikkan 16%, maka dipercaya akan mengurangi konsumsi sebesar 4,7%. Ini berdasar riset Bank Dunia, yang memperkirakan bahwa bila peningkatan cukai rokok di Indonesia rata-rata sebesar 47% dan struktur cukai rokok dikurangi menjadi 6 tingkatan saja.

Jika cukai rokok naik, maka akan mengurangi permintaan rokok sebesar 10,4% dan meningkatkan pendapatan pemerintah sebesar 8,4% (Rp 12.875 triliun).

Kenaikan tersebut disinyalir memberikan dampak positif bagi kesehatan, mencegah biaya kesehatan keluarga dari penyakit akibat rokok, menekan belanja anggaran pemerintah, dan meningkatkan produktivitas ekonomi penduduk.

Meski bukan merupakan tujuan utamanya, peningkatan cukai rokok juga dapat menjadi sumber alternatif pendanaan untuk prioritas kesehatan dan pembangunan.

Sempat terbersit survei pada tahun 2016, yang mengungkapkan bahwa mayoritas non-perokok (80%) dan perokok (75%) mendukung kenaikan harga rokok. Survei ini juga menunjukkan lebih dari 72,3% perokok mengatakan bahwa mereka akan berhenti merokok jika harga rokok di atas Rp 50.000 per bungkus; jauh di atas harga saat ini.


Polemik Cukai Rokok dan Bagaimana Media Membingkainya

Diskusi media masih membingkai cukai rokok sebagai persoalan ekonomi nasional, yang argumennya berbanding lurus dengan jumlah pendapatan negara.

Bingkai yang disajikan juga lebih condong sebagai polemik antara pemerintah dan pelaku usaha, dimana pemerintah digambarkan membuat kebijakan yang bersifat top-down dan pelaku usaha sebagai ‘korban’ dari kebijakan, utamanya terkait kesempatan pengembangan usaha dan peningkatan profit swasta.

Media tampak masih sangat kurang mengasosiasikan diskursus kenaikan tarif cukai sebagai bentuk upaya penurunan akses demi perlindungan kesehatan atau kepentingan umum, dan lebih jauh, bahwa pendapatan dari cukai rokok memiliki potensi untuk dikelola merespon dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya.

Ditambah lagi, belum ada jurnalis yang secara profesional menekuni isu cukai rokok sehingga dapat menghasilkan informasi yang komprehensif, memandang persoalan secara menyeluruh dan tidak bersifat tulisan yang ‘musiman’.

Sesuai sifat dari formatnya, media online tentu saja memiliki peluang lebih besar untuk mempublikasikan artikel-artikel terkait topik cukai secara lebih kerap dan melalui sudut liputan yang lebih kaya.

Hanya saja, demi menarik pembaca, maka judul disajikan secara kontroversial dan bernuansa negatif seperti misalnya “Setoran Freeport ke Negara Kalah Dibandingkan Industri Rokok” atau “Siap-Siap, Cukai Rokok Naik Lagi Tahun Depan”.

Sebaliknya judul artikel dan konten yang dikaitkan dengan pesan kesehatan hanya menghasilkan respon rendah dari pembaca, seperti “Sri Mulyani Suntik BPJS Kesehatan Rp. 5 Triliun dari Cukai Rokok” , “Cukai Rokok Jadi Solusi Defisit Dana BPJS”, “Urgen; Naikkan Harga Rokok, Anak-Anak Sasarannya” atau “Menkeu Incar Cukai Rokok Buat Suntik BPJS Kesehatan”.

Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa advokasi media terhadap publik yang sifatnya memperingatkan kerugian konsumen dan pelaku bisnis akibat kenaikan tarif cukai cenderung lebih disukai, sehingga narasi inilah yang kerap didorong dan disebarluaskan oleh media.

Ruang redaksi sangat mungkin dihadapkan pada dilema untuk berani memimpin isu yang tidak populer atau bukan berada di arus utama, sehingga topik rokok disinyalir hampir tidak mungkin menjadi headline sebuah media.

Dalam catatan pinggir diskusi, ada titik tertentu dimana sebuah isu sudah sangat meresahkan atau merugikan masyarakat, maka media dengan penuh kesadaran akan membahasnya.

Media juga memandang kebijakan cukai rokok sebagai tarik-menarik kepentingan yang tidak berkesudahan serta menjadi area kontestasi bagi banyak pihak, dan Pemerintah digambarkan cenderung berada di posisi tengah demi ‘win-win solution’.

Tidak sebatas urusan cukai, lebih jauh, Pemerintah dianggap perlu meninjau dan membenahi tata niaga rokok secara keseluruhan dengan lebih baik.


Komunikasi Pemasaran Rokok di Media Saat Ini

Indonesia adalah salah satu negara yang paling tertinggal dalam hal kebijakan komunikasi pemasaran rokok di berbagai media, yang justru seharusnya ditekankan sebagai salah satu materi berbahaya bagi kesehatan.

Nielsen Indonesia menyatakan total belanja iklan sepanjang tahun 2017 meningkat sebesar 8% dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp 145 triliun dimana dari total jumlah tersebut, sebanyak Rp 5,4 triliun dikontribusikan oleh iklan rokok – yang mendominasi kegiatan beriklannya di TV, seiring dengan menurunnya jumlah media cetak yang beroperasi.

Kegiatan komunikasi pemasaran rokok sebenarnya telah diregulasi melalui Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (Terkait Iklan/Promosi Rokok) yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana dalam Bagian Ketujuh Belas (pasal 113 s/d 116) tercantum perihal “Pengamanan Zat Adiktif”.

Meski melalui peraturan tersebut iklan rokok dibatasi agar ditayangkan hanya pada jam-jam tertentu, tidak sedikit terdapat pelanggaran iklan rokok yang tayang di luar waktu yang diperbolehkan, yaitu sebelum pukul 21.30 dan dikemas dalam bentuk promosi alternatif atau ‘menyamar’ sebagai program-program lain.

Strategi pemasang iklan rokok, misalnya lewat sponsor kompetisi olahraga, program beasiswa, pelestarian budaya, dan seterusnya.

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) bahkan mempertahankan usulannya agar Rancangan Undang-Undang Penyiaran tidak mencantumkan larangan iklan rokok melainkan sebaiknya sekedar membatasi tayangan mulai pukul 21.30 – 06.00 dengan tidak menampilkan visual produk rokok secara harfiah.

Usulan ini merupakan anomali karena hampir semua negara ASEAN telah melarang iklan rokok di media penyiaran.

Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2013, sebanyak 144 negara di dunia telah melarang total iklan rokok di media penyiaran. Khusus di Asia Tenggara, hampir semua negara ASEAN juga telah melarang iklan rokok di media penyiaran, kecuali Indonesia.[14]

Ini mengilustrasikan bahwa media di Indonesia tampak berada dalam posisi tarik menarik kepentingan dengan pemasang iklan demi mempertahankan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha media.

‘Negosiasi’ tersebut setara dengan toleransi media untuk menyesuaikan misinya sesuai kepentingan pemilik modal atau pemilik perusahaan, pemerintah atau partai yang sedang berkuasa, serta kepentingan politik yang lebih besar.

baca juga: Cukai Rokok Penambal BPJS Sebuah Ironi

Diskusi media masih membingkai cukai rokok sebagai persoalan ekonomi nasional, yang argumennya berbanding lurus dengan jumlah pendapatan negara.

MAJALAH EKSEKUTIF - terbit sejak 1979 -

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d blogger menyukai ini: