• Homepage
  • >
  • TIPS
  • >
  • Uni Eropa, Kenapa Buat Susah Palm Oil Kita?

Uni Eropa, Kenapa Buat Susah Palm Oil Kita?

  • Redaksi
  • 22 Maret 2018
  • 0

Pertanyaan seperti judul di atas semacam itu sempat mengemuka, tatkala Pemerintah Indonesia dengan gembar-gembor menyatakan siap menghadapi “perang dagang” yang dilancarkan negara-negara Eropa.

Kekuatiran banyak pengusaha, terjadi balas membalas dan malah membuat situasi ekonomi terganggu.

Di lain sisi, sepertinya menteri Jokowi sedang memainkan jurus ancam mengancam.

Yang ditonjolkan di banyak media, Indonesia bersiap hadapi perang dagang Internasional. Dan, seakan rencana balasan sedang disusun. Tatkala negara-negara asing,  terus menggempur ekspor Indonesia melalui resolusinya dan penerapan tarif tinggi terhadap bea masuk anti dumping (BMAD) biodiesel yang diberlakukan AS.

Yang perlu dipahami, hal semacam ini sudah lama terjadi. Sesungguhnya, “serangan itu” , antara lain dalam bentuk kampanye negatif terhadap sawit nasional, sudah berlangsung sejak 1980-an, ketika Indonesia masuk pasar dunia internasional.

Kampanye list negatif pada negara penghasil komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sudah sering dihembuskan, antara lain mengenai isu pelanggaran HAM, pekerja anak, termasuk penghilangan hak masyarakat adat. Selain tentunya,  industry sawit yang tidak ramah  lingkungan.

Pihak Eropa mengklaim, CPO Indonesia diproses dengan cara yang tidak benar dan merusak lingkungan. Terganggunya ekosistem hutan di setiap negara dengan tanaman kelapa sawit (Elais Quineensis Jacg) .

Tanaman yang telah diekstraksi untuk mengambil minyaknya untuk bahan memasak makanan oleh manusia juga dicap jelek karena perusahaannya, melakukan  perampas lahan dan kriminasilisasi terhadap kelompok rentan (masyarakat adat/lokal, petani dan buruh).

Cap jelek ini, memang, tak bisa disebut sebagai kasus semata, sebab terjadi sangat massif di seluruh perkebunan sawit. Laporan mengenai masyarakat yang terpinggirkan, demikian menyeruak, pada masa itu. Saat petani lahan dan masyarakat sekitar tak mendapat manfaat, namun malah kemiskinan.

Ini merupakan pola atau modus perusahaan sawit untuk mendapatkan lahan milik masyarakat adat dan meraih keuntungan besar dari pengelolaan kebunnya.

Silang-sengketa dan penegakan Undang Undang (UU) payung serta pembuatan peraturan teknis terkait perkebunan sawit sendiri yang lemah dan karut-marut.

Nah, untuk saat ini sepertinya list untuk masyarakat Eropa lebih peduli pada pembakaran saat membuka lahan. Sektor ini diangap memberikan sumbangan signifikan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global (rumah kaca).

Cara perusahaan atau perorangan membangun dan mengelola perkebunan, sekedar menyebut contoh, land clearing dengan cara pembakaran, membuka kebun di areal hutan lindung dan membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa dilengkapi pengelolaan limbah yang baik.

Masalah kabut asap akibat pembakaran hutan di sejumlah sentra perkebunan sawit, disebutkan negara mengorbankan kesehatan anak-anak kita.

Spesifik alasan mereka, perkebunan sawit di Indonesia dituduh telah merusak lingkungan hidup. Sekitar 70% perkebunan sawit dibangun dari lahan hutan alam dan 30% dari lahan gambut. Pembukaan lahan ini kerap menggunakan cara-cara lama, yakni pembakaran lahan dan hutan.

Tingkat deforestasi ini dianggap sudah mengkhawatirkan masyarakat internasional karena mendorong proses pemanasan global dan memicu perubahan iklim global. Maka, Crude Palm Oil (CPO) asal Indonesia mengalami banyak hambatan untuk masuk ke Uni Eropa.

Sedangkan list negara India, tahun lalu, menuduh Indonesia melakukan dumping, soal produk lemak alcohol (fatty alcohol) sebagai bahan kosmetik. Sehingga India pun mengenakan pajak masuk yang tinggi, dari 7,5 % menjadi 15%. Bea masuknya naik hingga 100 persen.

Menjadi trending topic, tatkala pada 18 Januari lalu, Parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui proposal Undang Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) tentang bahan bakar nabati untuk biodiesel. Dalam UU itu, mereka melarang penggunaan Crude Palm Oil (CPO) alias minyak kelapa sawit untuk campuran biodiesel.

Salah satu kebijakan yang dihasilkan adalah menghapus minyak kelapa sawit sebagai salah satu bahan dasar biofuel. Dalam penjelasannya, minyak sawit dianggap menjadi salah satu penyebab deforestasi.

Tudingan deforestasi di sektor perkebunan kelapa sawit ini, tentu saja, sama saja tidak menghargai pemerintah Indonesia. Pasalnya, perkebunan sawit kebanyakan ditanam di areal penggunaan lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau lahan-lahan telantar bukan lahan konservasi.

Resolusi parlemen Uni Eropa sangat diskriminatif lantaran mereka tidak menggunakan basis data yang jelas. Resolusi tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan berpotensi merugikan negara produsen kelapa sawit.

Anggota Parlemen Eropa (MEP) akhirnya menyetujui proposal undang-undang yang akan diajukan ke menteri Uni Eropa, mengenai penggunaan energi terbarukan. Salah satu kebijakan yang dihasilkan adalah menghapus minyak kelapa sawit sebagai salah satu bahan dasar biofuel.

Proposal tersebut juga menyebutkan bahwa penggunaan sawit di Uni Eropa akan berakhir pada 2021, yang menjadi periode awal diterapkannya undang-undang konsumsi energi Eropa yang baru.

Menafikan situasi, harga CPO Indonesia jauh lebih murah ketimbang minyak nabati lain yang berasal dari kedelai dan biji bunga matahari yang diproduksi di Uni Eropa.

Perlu disosialisasikan juga, untuk biodiesel berbahan sawit merupakan tanaman paling feasible untuk memenuhi pemintaan minyak nabati dunia tanpa memerlukan lahan besar.  Untuk bisa menghasilkan 1 ton minyak nabati dari kelapa sawit hanya membutuhkan areal lahan seluas 0,25 hektare. Sementara kedelai maupun rapeseed membutuhkan areal 1 hingga 1,5 hektare.

Perang dagang?

Harus diakui, pesaing minyak sawit (CPO) Indonesia di Eropa antara lain semua jenis minyak nabati termasuk rapeseed, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak biji matahari, dan minyak nabati lainnya. Semua tanaman musiman dan sangat bergantung sama cuaca.

Begitulah, pertumbuhan produksi minyak sawit di Indonesia yang sangat pesat telah mengancam pasar minyak nabati produk negara-negara maju.

Jika kalangan LSM yang menyoroti soal pembukaan lahan dengan jalan pembakaran hutan menyebut sebagai ancaman bagi hidup dan kehidupan penduduk dan satwa-satwa di sekitar hutan.

Masyarakat Eropa pun akhirnya meyakini mengonsumsi minyak sawit tidak sehat bagi tubuh. Minyak sawit dituduh sarat asam lemak jenuh yang sangat potensial menyumbat pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit jantung.

Efek dominonya bisa membawa Negara lain melakukan hal serupa pada komoditas andalan Indonesia.  Sementara ini, ekspor sawit atau CPO dan produk turunannya memang menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia ke dunia. Menurut data Kementerian Perdagangan ekspor CPO adalah yang kedua terbesar setelah batu bara.

Terkait pasar ekspor baru untuk mengantisipasi hambatan ekspor ke Eropa dan India, kini pemerintah Indonesia bersama sektor swasta sedang dicari pasar-pasar non tradisional seperti Rusia, negara-negara di Eropa Timur, Timur Tengah serta Afrika dengan pasar yang besar, contohnya Nigeria.

Strategi “perang” yang terpikiran dan menjadi wacana adalah, Indonesia menghentikan ekspor CPO ke negara-negara tersebut untuk jangka waktu tertentu.  Disetop selama satu bulan saja (ekspor CPO ke Eropa) saat musim dingin.

Untuk strategi yang kedua, pemerintah sedang berpikir untuk menghentikan impor beberapa produk dari negara yang bersangkutan. Contohnya, yang diganggu  impor bubuk susu mereka. Sasarannya, menyerang peternak mereka dan itu akan terganggu (kinerja perdagangannya).

Kini, pemerintah Indonesia terus melakukan protes keras sejak Uni Eropa turut menggaungkan penghapusan biofuel berbasis kelapa sawit (phase out palm oil based biofuel) pada 2021.

Akankah perang dagang terjadi di pemerintahan Jokowi-JK, atau menungu setelah piplres nanti? Ya, kita menunggu, sementara itu banyak juga yang cemas.

baca juga: Majalah Cetak

Previous «
Next »

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

klik aja

Translate »